Loading
 
Jumat, 22 September 2017

Beranda   » Artikel » Rekonstruksi Folklore Adat sebagai Pemantik Kepedulian terhadap Kelestarian Hutan
26 Agustus 2009 03:31

Rekonstruksi Folklore Adat sebagai Pemantik Kepedulian terhadap Kelestarian Hutan


Rekonstruksi Folklore Adat sebagai Pemantik Kepedulian terhadap Kelestarian Hutan

Oleh : Fajar Sofyantoro

A. Estafet untuk Masyarakat Adat

Isu keberlanjutan kelestarian hutan Indonesia menjadi agenda mendesak yang menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa untuk segera diatasi. Koreksi terhadap sistem pengelolaan hutan yang dijalankan pemerintah saat ini terutama muncul karena adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan konstitusi. Luaran berupa kesinambungan antara pemenuhan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan potensi hutan dan kelestarian lingkungan ternyata hanya berhenti pada tataran idealisme. Muara dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah ini, mengerucut dalam bentuk tuntutan pengambilalihan sistem pengelolaan hutan yang dicetuskan dalam bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat.

Masyarakat adat mempunyai potensi sosial yang luar biasa masif, karena merupakan penyumbang dominan karakter Indonesia baik dari segi demografi maupun kultural. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memperkirakan bahwa dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia, antara 50 sampai 70 juta di antaranya adalah masyarakat adat, yaitu “penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya” (Raden, 2003). Pengakuan kebhinekaan yang didaulat sebagai sebuah aset oleh segenap komponen bangsa menjadi bukti legalitas dari keberadaan masyarakat adat yang tidak bisa dipisahkan dari entitas Indonesia. Keberpihakan terhadap manajemen ala masyarakat adat bukan didasarkan kepada momentum oportunistik dan cuci tangan dari pemerintah belaka. Rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap properti publik yang menjadi dasar dari penerapan hukum adat bisa diadopsi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

B. Restrukturisasi Paradigma Folklore Adat

Sarana yang efektif untuk menjalankan hukum adat dan hubungannya dengan tanggung jawab untuk mengelola lingkungan adalah folklore yang berkembang dalam masyarakat adat secara turun-temurun. Folklore sebagai bagian dari kebudayaan bertutur menunjukkan dampak mentalitas sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam diversifikasinya, folklore biasanya berupa cerita dongeng, petuah adat, gugon tuhon, pamali dan sebagainya. Pengaruh yang kuat dari folklore dibuktikan melalui kelestarian budaya ini meskipun tidak dituangkan dalam bentuk literasi. Konsistensi masyarakat adat untuk melakukan petuah dalam folklore yang mengusung misi kelestarian lingkungan, menjadi kunci utama dari pemindahtanganan kembali pengelolaan hutan ke pundak masyarakat adat seperti yang seharusnya. Dosa perampasan hutan dari masyarakat adat oleh negara dengan menerapkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang mengambil alih hutan adat menjadi milik negara bisa mulai ditebus dengan mempercayakan pengelolaannya kembali kepada masyarakat adat yang berhak.

Salah satu contoh keampuhan efek folklore dalam membatasi masyarakat adat untuk tidak menggangu kelestarian hutan bisa diamati di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Melalui kepatuhan masyarakat untuk mengamalkan folklore tentang penjagaan hutan dan pelarangan segala bentuk benda asing untuk tidak memasuki hutan, keperawanan hutan adat di Kampung Naga masih terjaga dengan baik hingga sekarang. Hutan adat di Kampung Naga menjadi contoh paling nyata dengan menganalogikan bahwa sebatang ranting pun tidak akan berani dipatahkan ketika folklore tentang kekeramatan hutan benar-benar dipegang teguh. Efek totalitas inilah yang hendaknya bisa diekplorasi untuk menumbuhkan kesadaran pengelolaan kelestarian hutan dengan menjadikan folklore sebagai sebuah pemantik kesadaran bagi semua pihak.

Akan tetapi, seringkali kepercayaan adat untuk tidak mengganggu keseimbangan lingkungan yang terutama diterjemahkan dalam bentuk gugon tuhon, pamali dan sejenisnya berbenturan dengan rasionalitas yang diusung oleh modernitas. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, friksi antara rasionalitas dan redaksi dari folklore adat tersebut cenderung menutupi eksistensi kearifan lokal yang seharusnya menjadi nilai utama dari pembudayaan folklore tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa redaksi folklore berupa gugon tuhon dan sejenisnya merupakan sebuah komponen berkait yang biasanya terdiri dari sebab dan akibat. Sebagai contoh yaitu gugon tuhon yang berbunyi:

sebab : ojo mbakar uwit sing isih ijo (jangan membakar pohon yang masih hijau)

akibat : mundhak lara wethenge (nanti perutnya sakit)

Rasionalitas hanya memandang sebelah mata terhadap makna kearifan dari folklore adat tersebut hanya karena komponen akibat dari folklore tersebut tidak bisa diterjemahkan dalam versi logika modern.

Paradigma untuk melihat sesuatu bukan hanya secara tekstual saja menjadi titik tolak perubahan cara pandang untuk bisa mendayagunakan folklore adat menjadi aset edukasi dalam proses manajemen hutan berbasis masyarakat adat. Gugon tuhon yang sudah menjadi bagian integral dari masyarakat adat difungsikan secara lebih maksimal dengan mengombinasikan antara edukasi yang tidak berseberangan dengan rasionalitas dan penerimaan di dalam komunitas adat. Dalam pelaksanaannya, dilakukan perubahan pola pikir dalam kalangan masyarakat adat bahwa pemaknaan folklore tersebut tidak hanya berhenti dalam tatanan kepercayaan buta semata. Akan tetapi, perlu juga dipandang dari segi logika dan lebih bisa diterima oleh kalangan lain sehingga dapat terjadi kesinambungan dalam proses pelestarian hutan. Semisal dalam mengartikan folklore : ojo mbakar uwit sing isih ijo sebab, mundhak lara wethenge akibat. Variabel sebab agar tidak membakar hutan dan pohon di dalamnya sudah menjadi konsensus yang tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. Lain halnya dengan variabel akibat yang menghubungkan pembakaran pohon dengan sakit perut. Logika versi masyarakat di luar komunitas adat akan menganggapnya sebagai sebuah lelucon, sedangkan masyarakat adat sendiri menganggapnya sebagai sebuah kepercayaan yang harus dihormati dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Pada titik ini, pemahaman baru bahwa nilai urgensi dari variabel sebab untuk tidak membakar hutan lebih penting daripada sekedar memperdebatkan tentang rasionalitas redaksi folklore, diharapkan bisa dicapai oleh kedua komunitas. Masyarakat adat juga sebaiknya tidak menutup diri dan menerima perubahan konsepsi budaya dengan mengamalkan gugon tuhon ini bukan semata sebagai kepercayaan buta tetapi lebih kepada kesadaran mengenai nilai yang dikandungnya. Amandemen Kedua UUD 1945 pasal 28I poin (3) pada Bab X A yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3) mengharapkan adanya sinergi dari masyarakat adat dan komunitas di luar masyarakat adat dengan menegaskan bahwa : “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” yang merupakan hak azasi manusia dan harus dihormati oleh Negara (Nababan, 2002). Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan klise yang menyatakan penolakan terhadap aplikasi budaya masyarakat adat yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa kita.

C. Membangun Kepedulian Global

Perluasan pengaruh dari pemahaman terhadap petuah yang terkandung dalam folklore adat diharapkan bisa menjadi fenomena global dan tidak terkungkung pada komunitas adat tertentu saja. Ekspansi pengaruh ini bisa terjadi hanya ketika petuah folklore tersebut secara bijak diterjemahkan dalam bahasa yang bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas. Sebagai solusinya, pengkajian folklore terutama terkait redaksinya, akan memicu kesadaran masyarakat adat bahwa dasar tanggung jawab pengelolaan hutan bukan hanya atas mitos belaka. Sedangkan dari segi pandang masyarakat di luar komunitas adat, kesadaran tentang pengelolaan hutan akan diartikulasikan dalam bentuk pemahaman terhadap mekanisme adat dalam mengelola hutan. Pemahaman ini hendaknya juga diikuti dengan keterbukaan pikiran untuk bisa mengadopsi kearifan lokal dalam logika berpikir modern.

Institusi pendidikan formal yang mengemban misi pembentukan pola pikir ini tidak bisa bekerja secara maksimal terutama distribusi dan sumber daya yang terkendala pada daerah terpencil yang menjadi tempat tinggal dari sebagian besar masyarakat adat. Sebagai solusi, perlu disusun strategi lebih lanjut untuk bisa melaksanakan misi perubahan paradigma tersebut dalam bentuk pendidikan non formal. Keluarga sebagai sebuah satuan adat dan komunitas terkecil menjadi solusi utama yang bisa ditawarkan dalam menjawab absennya institusi formal semisal sekolah. Budaya folklore ditradisikan secara turun temurun memakai instrumen keluarga sebagai kendaraan utama. Melalui pendekatan terbalik, perubahan pemaknaan dan paradigma terhadap petuah yang terkandung dalam folklore juga bisa melalui keluarga sebagai lokomotifnya. Selain itu, upaya ini juga bisa didukung melalui program pengadaan desa adat rekanan oleh dinas resmi pemerintah. Muatan yang disampaikan meliputi penyampaian kurikulum formal berupa pelestarian dan pemanfaatan hutan secara baik sekaligus menyisipkan pendidikan pembentukan pola pikir yang lebih akomodatif terhadap modernitas terkait dengan folklore adat. Dengan demikian, friksi antara kepercayaan yang cenderung menolak kebudayaan baru dan turunannya akan bisa direduksi dengan melakukan harmonisasi antara keduanya. Manifestasi dalam bentuk sekolah alam yang digagas oleh masyarakat adat dan pemerintah dalam rangka menanamkan kecintaan terhadap kelestarian hutan juga bisa memanfaatkan petuah folklore yang telah dimodifikasi sebagai kurikulum resmi. Sehingga pengkaderan gelombang baru generasi peradaban yang bisa menjadi jembatan penghubung antara kaum adat dan modernitas bisa terlaksana dengan baik dan tercipta sinergi dalam membangun kepedulian bersama terhadap kelestarian hutan.

Proses perubahan pemahaman budaya dengan sudut pandang baru ini tidak tertutup kemungkinan akan mengalami tentangan dari kalangan masyarkat adat sendiri. Perlawanan ini terkait dengan trauma kultural akibat kecenderungan memarginalkan masyarakat adat ketika arus modernitas menyemarak dan kepatuhan terhadap kepercayaan yang dianut. Dibutuhkan kerjasama dari pihak masyarakat adat dan masyarakat diluar komunitas adat untuk bisa menjadi pihak yang saling komplementer dengan menyadari bahwa muara utama dari pemaknaan kembali folklore ini adalah dalam rangka menumbuhkan kepedulian terhadap hutan yang menjadi tanggung jawab bersama. Proses konsolidasi untuk membangun pengertian bersama bisa ditempuh melalui musyawarah adat dengan perantara tetua adat agar kemungkinan konflik bisa direduksi. Metode sosialisasi juga memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya salah paham yang digagas oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang.

D. Kesimpulan

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat menjadi solusi dari carut-marut birokrasi yang mengakibatkan kelestarian hutan Indonesia terbengkalai. Instrumen folklore yang menjadi perangkat utama penegakan hukum adat dalam mengelola hutan merupakan aset budaya yang perlu dimaksimalkan potensinya. Ekstraksi kearifan global dalam folklore adat dilakukan dengan mengubah paradigma kepercayaan sempit yang dikandung folklore adat dan mentransformasikannya dalam bentuk kesadaran berdasar logika. Melalui keluarga sebagai lokomotifnya, perubahan paradigma ini diharapkan bisa memberikan dampak global dengan partisipasi aktif pihak yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, diharapkan kearifan global dapat menjadi bagian dari kurikulum dasar pendidikan pengelolaan hutan baik melalui institusi formal maupun non formal. Pada akhirnya, kewajiban mengelola kelestarian hutan Indonesia bukan hanya kewajiban masyarakat adat tetapi merupakan amanah yang harus dibagi oleh pundak dari setiap komponen bangsa. Karena hutan adalah titipan anak cucuk kita.

Apapun yang terjadi, bagimu negeri jiwa raga kami.

Daftar Pustaka

Anonim. 2006. Catatan Walhi: Partisipasi Rakyat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Kelola Masyarakat Adat Semende dan TNBSS.

Gladi Hardiyanto. Membumikan Hutan Desa. SIKLUS Edisi Khusus Februari 2003. Yayasan Damar. Yogyakarta

Iskandar, Untung. 2001. Kehutanan Menapak Otonomi Daerah. Debut Press : Yogyakarta.

Nababan, Abdon. 2002. Revitalisasi Hukum Adat untuk Menghentikan Penebangan Hutan Secara Ilegal di Indonesia.

Raden, Bestari dan Nababan, Abdon. 2003. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat : antara Konsep dan Realitas. Disajikan dalam Kongres Kehutanan Indonesia III, Senayan-Jakarta.

Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2000. Tentang Hutan Adat. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia, 1999. Undang-undang tentang Kehutanan Nomor: 41 tahun 1999. Departemen Kehutanan. Jakarta.

__________________________

Artikel ini didownload dari, http://www.kabarindonesia.com/, diakses pada tanggal 25 Agustus 2009.

Sumber foto: http://tripindonesia.com/

 

Dibaca 3.341 kali



Bookmark and Share